Indonesia Capital Market Directory (ICMD)

Data ICMD biasanya digunakan oleh mahasiswa yang mengambil konsentrasi pada manajemen keuangan. Jika objek yang mereka teliti adalah perusahaan publik, maka data ICMD data yang siap untuk diolah. Saat ini anda bisa mendapatkan data ICMD di Pojok BEJ di masing-masing kampus. Tetapi terkadang ada juga kampus yang tidak menyediakan pojok BEJ karena kurangnya fasilitas, maka anda bisa mendatangi universitas-universitas yang lebih favorite, seperti UGM.

Ada banyak tema yang bisa dipilih dalam jika Anda memiliki konsentrasi Manajemen Keuangan. Salah satu tema yang sering dipilih dalam penulisan skripsi manajemen keuangan adalah tentang pengambilan keputusan. Tujuan perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen keuangan dengan hati-hati dan tepat mengingat setiap keputusan keuangan yang diambil akan mempengaruhi keputusan keuangan yang lainnya yang berdampak terhadap nilai perusahaan. Keputusan-keputusan yang perlu diambil pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: pertama, berapa jumlah yang akan dikonsumsi untuk setiap periode (keputusan konsumsi); kedua, bagaimana kelebihan penghasilan mereka akan diinvestasikan (keputusan investasi), dan ketiga, bagaimana mendanai konsumsi dan/atau investasi (keputusan pendanaan). Suatu kombinasi yang optimal atas ketiganya akan memaksimumkan nilai perusahaan yang selanjutnya akan meningkatkan kemakmuran kekayaan pemegang saham.

Ketiga keputusan tersebut merupakan aspek yang penting karena konsep nilai perusahaan dapat dilihat sebagai suatu kombinasi aktiva yang dimiliki (asset in place) dan opsi investasi di masa yang akan datang. Pilihan-pilihan investasi di masa datang ini kemudian dikenal dengan istilah set kesempatan investasi. Invesment Opportunityset Set (IOS) sering menunjukkan komponen utama nilai perusahaan, walaupun secara rinci kesempatan investasi perusahaan tidak dapat diobservasi untuk pihak-pihak di luar perusahaan.

TAHUN ICMD 2006-2014

HUBUNGI 085647802647 TY

Transfer = Kirim. TY

PPN

1.Sejarah perkembangan PPN

Teknik pemajakan atas PPN didasarkan pada metode pengkreditan pajak, dimana bentuk awalnya merupakan pemajakan atas penjualan  yang merupakan pemajakan atas konsumsi. Evolusi consumtion taxes yang terjadi di Prancis dari tahun 1917 – 1920 dengan pemberlakuan Bea Materai kepada konsumen yang kemudian berkembang antara tahun 1920 – 1936 dengan pemberlakuan Pajak Penjualan yang diberlakukan secara umum dengan tarif pajak antara 0,5% – 10% dengan subjek pajak terdiri dari personal tax payer (Orang Pribadi) dan corporate tax payer (Badan). Dalam kurun waktu tersebut diberlakukan tarif khusus yang dikenakan satu kali terhadap kegiatan produksi. Kini untuk menjamin netralitas pajak terhadap kegiatan usaha maka diterapkan destination principle (ekspor dibebaskan pengenaan pajak penjualan, sedangkan impor tetap dikenakan pajak penjualan). Antara tahun 1936 – 1939 pemberlakuan pajak umum atas semua komoditi dikenakan satu kali pada tingkat produksi dengan tarif awal sebesar 6%. Di masa ini untuk menjamin netralitas pajak terhadap kegiatan usaha, juga diterapkan destination principle. Anatara tahun 1939 – 1948 diterapkan pajak umum atas transaksi turunan dari tipikal pajak penjualan tahun 1920 an. Akibat sistem perpajakan yang kompleks terhadap penjualan maka pada kurun waktu 1948 – 1954, akibat kebutuhan akan restorasi ekonomi pasca perang telah mendorong Prancis mereformasi sistem perpajakan atas penjualan tersebut yang salah satu hasilnya adalah penerapan Pajak Pertambahan Nilai (value added tax/VAT), disamping penerapan pajak penjualan atas subjek/objek pajak tertentu.

Negara-negara besar seperti Prancis, USA, Inggirs serta 60 negara-negara lain diseluruh dunia termasuk Indonesia sampai sekarang ini masih tetap menganut sistem perpajakan berdasarkan Pajak Pertambahan Nilai (value added tax/VAT) sebagai teknik pemajakan atas penjualan, karena PPN itu sendiri sebenarnya merupakan bahagian dari consumption tax hanya pemajakannya berbeda dengan pajak penjualan (sales tax) karena adanya tax invoice system.

PPN Di  Indonesia

Yang perlu kita sadari bahwa sejak jaman pra Kemerdekaan sebelum tahun 1951 Indonesia masih menggunakan sistem pajak bekas kolonial. Maka untuk menghilangkan sisa kolonial di Indonesia dikeluarkan UU Darurat thn 1951 ditetapkan Pajak Penjualan atau yang biasa disebut PPn. Pengenaan PPn di Indonesia hanya bertahan hingga tahun 1983 karena terjadi pengenaan pajak berganda oleh PPn sehingga dilakukanlah suatu  Tax Reform dengan mengeluarkan 5 paket UU, dalam Tax Reform tersebut banyak unsur perpajakan yang diganti dan ditambah. salah satunya mengganti pengenaan Pajak Penjualan menjadi Pajak Pertambahan Nilai (PPn menjadi PPN).

PPn diganti agar pengenaan pajak berganda tidak terjadi sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya penggelapan pajak. Dalam Pajak Penjualan (PPn) pajak dikenakan berlipat-lipat sehingga terjadi ketidak netralan perdagangan. Beban pajak yang dipikul menjadi tdk pasti. Dan tidak ada mekanisme pembebanan Pajak Masukan atau Pajak Keluaran dalam tiap transaksi PPn,  ketika barang dijual dikenakan 10% atas nilai jual sehingga pengenaan pajaknya besar dan secara kalkulasi dunia usaha merugikan karena barang yang dijual akan semakin mahal.

Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

1. Pajak Tidak Langsung, Beban pajak dipikul oleh konsumen akhir. Pengusaha akan menggeser beban pajak kepada Pembeli, sesuai dengan mata rantai produksi dan distribusi hingga ke konsumen akhir melalui pengenaan pajak secara bertingkat. Pengusaha menggeser beban pajaknya melalui pengkreditan pajak.

2. Pajak Konsumsi, yaitu dimana pemikul beban pajak akan berakhir pada konsumen akhir dan PPN hanya dikenakan atas konsumsi BKP/JKP yang dilakukan didalam negeri. Dan tipe konsumsi yaitu semua pembelian yang digunakan untuk produksi termasuk pembelian barang modal dikurangkan dari penghitungan nilai tambah. PM atas perolehan modal dapat dikreditkan dengan PK sehingga dapat dikenakan pajak satu kali.(pasal 9)

3. Bersifat Netral, Pengenaan PPN didasarkan pada “destination principle” dan hanya dikenakan atas nilai tambahnya saja.  PPN dipungut di tempat barang atau jasa tersebut dikonsumsi.

4. Pajak Objektif, PPN hanya dikenakan bila terdapat faktor objektif, yaitu:keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenai pajak. PPN akan mendahulukan Objek, baru kemudian mencari Subjeknya.

5. Indirect Subtraction / Credit / Invoice Methode, Pajak yang dipungut oleh PKP tidak secara otomatis wajib dibayar ke kas Negara. PPN terutang yang wajib dibayar ke kas Negara merupakan hasil perhitungan mengurangkan PPN yang dibayar kepada PKP lain yang dinamakan Pajak Masukan (PM) dengan PPN yang dipungut dari pembeli yang dinamakan Pajak Keluaran (PK). Untuk mendeteksi kebenaran jumlah PK maupun PM ini dibutuhkan dokumen penunjang sebagai Alat Bukti. Alat penunjang ini dinamakan Faktur Pajak (Tax Invoice) sehingga mekanisme ini dinamakan juga (Invoice Methode).

6. Tarif Tunggal, Tarif Penyerahan BKP/JKP 10% (Sepuluh Persen) dan tarif Eksport 0% (Nol Persen)

2. Subjek, objek, DPP, tarif PPN

SUBYEK PAJAK PPN

Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang objek pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 16 Cdan Pasal 16 D UU PPN 1984, Subyek PPN dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu :

a.    Pengusaha Kena Pajak

Ketentuan yang mengatur bahwa subyek PPN adalah Pengusaha Kena Pajak diatur dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, huruf h, dan Pasal 16 D serta Pasal 1 angka 15 UU PPN 1984. Berdasarkan ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah :

1.    Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP (Pasal 4 huruf a dan c UU PPN 1984)

2.    Pengusaha yang mengekspor BKP atau JKP (Pasal 4 huruf f, g, dan h UU PPN 1984)

3.  Pengusaha yang melakukan penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan (Pasal 16 D UU PPN 1984)

b.    Bukan Pengusaha Kena Pajak

Subyek PPN tidak harus Pengusaha Kena Pajak (PKP).  Pengusaha yang bukan PKP juga dapat menjadi subyek PPN sesuai Pasal 4 huruf b, huruf d, huruf e dan Pasal 16 C UU PPN 1984. Berdasarkan ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa dapat dikenakan PPN terhadap :

1.    yang melakukan impor BKP (Pasal 4 huruf b UU PPN 1984)

2.    yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud dan JKP dari Luar Daerah Pabean ke dalam daerah Pabean (Pasal 4 huruf d UU PPN 1984)

3.    yang membangun sendiri tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya (Pasal 16 C UU PPN 1984)

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU PPN 1984, PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan JKP. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a ditegaskan bahwa pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) UU PPN 1984 maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang termasuk PKP tidak semata-mata hanya pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP tapi juga termasuk PKP yang timbul disebabkan oleh UU.    

Pengusaha Kena Pajak

Pengertian pengusaha dan Pengusaha Kena Pajak berdasarkan Pasal 1 angka 14 dan 15 UU PPN 1984 adalah sebagai berikut :

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha menyerahkan barang atau jasa yang terutang PPN. Kegiatan usaha tersebut meliputi :

a.    menghasilkan barang,

b.    mengimpor barang,

c.    mengekspor barang

d.    melakukan usaha perdagangan,

e.    memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean,

f.    melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Pengertian Pengusaha Kena Pajak ini ternyata kemudian diperluas lagi dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 yang menetapkan bahwa termasuk pengusaha yg dikukuhkan sebagai PKP adalah :

a.    pengusaha yg sejak semula bermaksud melakukan penyerahan BKP, JKP, dan/atau ekspor

b.    bentuk kerja sama operasi atau Joint Operation (JO).

Adanya ketentuan ini memberi kelonggaran bagi pengusaha untuk dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak walaupun belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Oleh karena itu, terhadap pengusaha dapat dimungkinkan melakukan pengkreditan Pajak Masukan yang diterima atas perolehan barang modal walaupun masih dalam dalam tahap pra operasi.

Ketentuan ini juga menegaskan bahwa status PKP sudah ada sejak semula pengusaha tersebut bermaksud melakukan penyerahan BKP dan JKP. Sehingga bagi pengusaha berbentuk perseroan terbatas yang bermaksud akan melakukan kegiatan industri BKP, status PKP sudah dimiliki sejak tanggal yang tercantum dalam akte pendirian karena pada saat itu sudah bermaksud akan melakukan penyerahan produk berupa BKP. 

Apabila dua badan atau lebih dalam rangka menyelesaikan suatu proyek mendirikan suatu kerjasama usaha berbentuk Joint Operation, maka berdasarkan penegasan yang pernah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak tentang bentuk kerja sama operasi atau Joint Operation (JO), perlakuan PPN nya adalah sebagai berikut :

•    Apabila dalam transaksinya dengan pihak lain secara nyata dilakukan atas nama Joint Operation, maka Joint Operation harus dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).  Oleh karena itu Joint Operation harus mendaftarkan diri untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dan harus memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai PKP.

•    Apabila seluruh transaksinya dengan pihak lain secara nyata dilakukan atas nama masing-masing anggota Joint Operation, sedangkan Joint Operation hanya untuk koordinasi dan secara nyata tidak melakukan transaksi penyerahan BKP/JKP kepada pihak lain, maka yang wajib dikukuhkan menjadi PKP hanya para anggota Joint Operation saja.

•    Dalam hal Joint Operation menunjuk "leader" maka apabila atas jasa yang diberikan oleh "leader" kepada anggota diterima pembayaran imbalan, maka atas pembayaran tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 PP No. 28 Tahun 1988 jo Pengumuman Direktur Jenderal Pajak No. PENG-139/PJ.63/1989, terutang PPN.

Batasan Pengusaha Kecil

Berdasarkan Pasal 3A ayat (1) UU PPN 1984 diatur bahwa Pengusaha Kecil tidak termasuk sebagai PKP sehingga tidak diwajibkan untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Namun demikian, berdasarkan Pasal 3A ayat (1a) UU PPN 1984 Pengusaha Kecil dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.

Batasan Pengusaha Kecil sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.03/2010

adalah sebagai berikut :

1.    Pengusaha kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

2.    Jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto adalah jumlah keseluruhan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan oleh Pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya.

3.    Pengusaha kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya telah  melebihi Rp 600 juta.

4.    Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 600 juta.

5.    Apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan tidak dipenuhi pengusaha, DJP dapat mengukuhkan pengusaha sebagai PKP secara jabatan.

6.    DJP dapat menerbitkan skp dan/atau STP untuk Masa Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan secara jabatan sebagai PKP, terhitung sejak saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi  Rp 600 juta

OBYEK

ada dasarnya semua barang dan jasa adalah objek PPN. Tetapi oleh karena adanya pertimbangan ekonomi, sosial dan budaya, maka diatur sendiri oleh Undang-undang PPN bahwa ada barang dan jasa tertentu yang tidak dipungut serta dikecualikan dari pengenaan PPN dan dibebaskan dari pungutan PPN.

Objek PPN dapat dikelompokan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu: 

1.      Barang Kena Pajak yaitu barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

2.      Jasa Kena Pajak yaitu setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

PPN dikenakan atas:

·         Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

·         Impor Barang Kena Pajak;

·         Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

·         Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

·         Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

·         Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;

·         Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan

·         Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

DPP PPN

Harga jual/ penggantian

Adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual/ pembeli jasa karena penyerahan BKP/ Jasa Kena Pajak (JKP), tidak termasuk PPN/ PPn BM dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Nilai Impor

Adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN/ PPn BM.

Nilai Ekspor

Adalah nilai berupa uang, termasuk semau biaya yang diminta oleh Eksportir.

Nilai lain

Adalah nilai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Untuk PKP Pedagang Eceran (PE)

·         PPN yang terutang adalah sebesar 10% (sepuluh persen) x harga jual BKP.

·         PPN yang harus dibayar adalah sebesar : 10%x20%x jumlah seluruh barang dagangan.

·         Jasa anjak piutang adalah 5% dari seluruh jumlah imbalan yang diterima berupa service charge, provisi, dan diskon.

Tarif Pajak

1. Pajak Pertambahan Nilai

§  Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).

§  Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0% (nol persen).

§  Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).

2. Pajak Penjualan atas Barang Mewah

§  Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).

§  Atas ekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen).

3.    Perbandingan peraturan perpajakan PPN dari waktu ke waktu.

1.      Pajak Pembangunan I (PPb I)

ü  Mulanya sukarela

ü  1 Juni 1947 resmi dipungut atas rumah makan

ü  UU No 32 Tahun 1956 dilimpahkan ke Pemda

2.      Pajak Peredaran 1950 (Ppe 1950)

ü  Dikenakan atas penyerahan barang/jasa di Indonesia

ü  Satu tarif (single rate) 2,5%

ü  Bersifat kumulatif

3.      Pajak Penjualan (PPn 1951)

ü  UU Darurat No 19 Tahun 1951, berlaku 1 Oktober 1951

ü  Ditingkatkan jadi Undang-Undang dg UU No 35 tahun 1953

ü  Single stage tax pada tingkat pabrikan (manufacturer’s sales tax)

ü  Mengalami perluasan objek 18 jenis jasa

ü  Mengalami perluasan objek umtuk impor

4.      Pajak Pertambahan Nilai (PPN 1984)

Investasi Di Reksadana

Oleh : Sulaeman Rahman Nidar*)
Investasi merupakan salah satu kegiatan masyarakat modern sebagai upaya untuk mempertahankan hidup, sebagai konsekuensi manusia untuk meneruskan keturunan dan kehidupan dimasa depan. Walaupun demikian kegiatan investasi juga sudah lama dilakukan oleh masyarakat sebelumnya, seperti sejak zaman Nabi Yusup, yang berusaha menyimpan gandum sebagai upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai dari yang disimpanya. Betapa kegiatan investasi tidak terlepas dari konsumsi sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Jika konsumsi yang dilakukan masyarakat melebihi dari pendapatan , maka hal ini menjadi masalah dimasa depan, karena masyarakat bisa saja tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, disaat masyarakat tidak mampu menghasilkan pendapatan yang seharusnya.

Reksadana sudah menjadi pilihan masyarakat saat ini sebagai pilihan investasi untuk kesejahteraan dimasa yang akan datang. Sebagai instrument investasi dengan portfolio aset yang beragam, seperti saham, obligasi, deposito, serta underlying aset lainya, maka reksadana di Indonesia saat ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat tinggi. Khususnya untuk reksadana berbasis pada saham, sejak awal tahun 2013 perkembangan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) BEI menunjukkan pertumbuhan yang sangat menakjubkan.
Pada 28 Maret 2013 , untuk kesekian kalinya IHSG menciptakan rekor dan menyentuh level 4.940,99 atau setara adanya kenaikan sebesar 14,46%.  Di prediksi bahwa selama tahun 2013 tingkat pertumbuhan IHSG diperkirakan sekitar 13 – 14 %. Demikian pula dengan reksadana diperkirakan akan tumbuh berkisar antara 11,5 – 14,8 % . Bila dibandingkan dengan instrument lain dalam investasi misalnya deposito atau obligasi , maka return yang disebutkan diatas dengan dibandingkan risiko , maka reksadana menjadi pilihan tepat tentunya.
Kondisi pasar modal yang baik dengan pertumbuhan yang cukup tinggi telah memunculkan kreativitas manajer investasi menciptakan produk baru reksadana khususnya reksadana saham. Seperti PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia , bulan Maret 2013 merilis reksadana bertajuk Manulife Saham SMC Plus. Manulife akan menempatkan dana reksadana saham ini pada saham pilihan berkapitalisasi kecil dan menengah. Manulife berharap produk ini mengumpulkan dana kelolaan hingga Rp 1 miliar pada akhir tahun nanti.

Selain Manulife juga PT Lautan Dhana Investment Management dan PT. Samuel Asset Management menerbitkan reksadana baru berbasis saham – saham pada indeks syariah atau disebut dengan reksadana syariah. Demikian pula dengan PT. CIMB Principle Asset Management , menerbitkan reksadana berbasis pada saham infastruktur dan konsumsi.
Banyaknya manajer investasi yang menerbitkan reksadana berarti memberikan peluang kepada para investor untuk memilih reksadana yang memberikan return yang maksimal pada risiko tertentu. Strategi yang bisa jadi pedoman saat ini adalah memilih reksadana yang underlying asetnya bertumpu pada saham-saham yang terkait domestic demand, dengan alasan saham-saham ini cenderung focus pada investasi jangka panjang dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang digerakkan oleh permintaan dalam negeri, selain itu juga banyak emiten yang lebih focus pada pasar domestic, dimana didukung pula oleh kebijakan pemerintah yang masih menerapkan kebijakan bunga rendah, yang mendukung penguatan permintaan domestic. Sehingga wajar bila saham-saham yang terkait dengan domestic demand menjadi pilihan para manajer investasi sebagai keranjang underlying aset reksadananya.
Saham-saham yang termasuk kelompok domestic demand adalah saham sector konstruksi property, saham semen, saham otomotif dan saham sector perbankan. Kelompok saham yang disebutkan merupakan saham yang memberikan profit terhadap situasi perekonomian Indonesia saat ini. Jadi memilih saham-saham yang berorientasi pada pasar domestic menjadi pilihan yang bagus saat ini untuk membentuk reksadana baru dan memberi penawaran yang menarik bagi para investor untuk memilih reksadana yang berorientasi pada saham-saham yang berorintasi pada pasar domestic.

Sepertinya demikian mudah mencari tingkat return pada reksadana saham, sehingga banyak manajer investasi berusaha membuat produk reksadana untuk dilempar dipasar. Pada tahun 2013 akan banyak bermunculan produk reksadana saham. Banyak pilihan bagi para investor untuk beralih ke instrument investasi dari perbankan kepada instrument lainya. Perpindahan alokasi merupakan hal wajar sebagai prinsip bahwa investor adalah risk averse (Gitman, 2012).
Seiring dengan tingkat return yang diprediksi menarik atau tinggi , jangan pula ditinggalkan untuk mewaspadai tingkat risiko yang dihadapi oleh reksadana saham. Kenaikan harga bahan baku dapat menggerus margin laba emiten (Praska, 2013). Ini bisa menaikkan risiko yang dihadapi oleh pemegang reksadana saham. Seperti pada bulan maret 2013, dimana harga komiditi pertanian, bawang merah dan bawang putih yang harganya melambung tinggi, akan menggerek kenaikan inflasi, dan bisa menyebabkan tingkat suku bunga naik disebabkan oleh naiknya inflasi. Dan ini berarti investor harus mempertimbangkan lagi untuk bisa menikmati lezatnya return dari reksadana saham.
Adanya analisis risiko dan tingkat return terhadap perlu reksadana saham perlu dilakukan oleh investor, walaupun beberapa ahli menyatakan bahwa reksadana merupakan instrument yang baik untuk investor pemula dalam kiprahnya untuk memahami kerja atau mekanisme pasar modal pada instrument investasi para investor. Para investor akan memahami pengaruh risiko makro yang mempengaruhi underlying asset yang menjadi dasar dari reksadana yang dipilihnya.

Bila di tahun 2013 banyak tumbuh reksadana saham, dan terdapat banyak para investor baru yang membeli reksadana saham, akan bisa memberikan kontribusi terhadap banyaknya investor yang akan menjadi investor pasar modal , yang saat ini jumlahnya masih sedikit atau masih rendah dibanding Negara tetangga Malaysia.    
Survey yang dilakukan Manulife Investor Sentiment Index (MISI), mengatakan bahwa tingkat optimism investor untuk berinvestasi di Indonesia tertinggi , atau mencapai 54 pada rentang indeks antara -100 sampe 100. Angka indeks ini lebih tinggi dibanding Amerika dan Kanada. Hasil survey juga memberikan informasi bahwa investor Indonesia , merupakan investor konservatif, atau mereka lebih suka pada instrument investasi yang memiliki risiko yang rendah. Jadi wajar bila reksadana bisa jadi pilihan investor Indonesia, karena risiko reksadana adalah risiko yang terdiversifikasi dengan baik, sehingga risiko bisa dikurangi karena adanya pengurangan risiko yang tidak sistematis, akibat adanya usaha menyebar risiko.

Versi lainnya mengenai fakta bahwa reksadana diminati oleh investor Indonesia, adalah survey yang dilakukan oleh BNI, bahwa kelas menengah dua tahun lalu menempatkan portfolio di produk non bank yaitu reksadana dan bancassurance sebanyak 5%, saat ini menjadi 12%. Peningkatan yang signifikan, yang menyebabkan tahun 2013, banyak manajer investasi menerbitkan reksadana untuk menangkap peluang adanya fakta, bahwa banyak investor Indonesia yang sudah mulai memilih saham , walaupun masih dalam bentuk reksadana, sebagai instrument investasi.

*) Dosen Mata kuliah Manajemen Investasi dan Portfolio FEB – Unpad

Skripshit , skripsi atau skripsweet :-))

Perbedaan LATAR BELAKAng dan KErangka PEmikiran :

latar belakang berisikan fenomena-fenomena yang terjadi sehingga kita memilih untuk melakukan penelitian dengan judul yang sudah kita pilih, sedangkan

kerangka pemikiran itu berisi tentang teori-teori ataupun penelitian sebelumnya yang menghubungkan antar variabel ayang akan kita teliti.

Surat Tugas buat Ibu Dian Indira "German"

OPINI audit

Pengertian Opini Audit

Opini Audit

Opini audit menurut kamus standar akuntansi (Ardiyos, 2007) adalah laporan yang diberikan seorang akuntan publik terdaftar sebagai hasil penilaiannya atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan.

Sedangkan menurut kamus istilah akuntansi (Tobing, 2004)  opini audit merupakan suatu laporan yang diberikan oleh auditor terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma atau aturan pemeriksanaan akuntan disertai dengan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa.

Opini audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya.
Jenis-jenis Opini Audit

Opini yang diberikan atas asersi manajemen dari klien atau instansi peusahaan yang diaudit dikelompokkan menjadi wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak membeikan pendapat, dan tidak wajar.

Menurut Standar Profesional Akuntan (PSA 29), opini audit terdiri dari lima jenis yaitu:
a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)

Adalah pendapat yang diberikan ketika audit telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Auditing (SPAP), auditor tidak menemukan kesalahan material secara keseluruhan laporan keuangan atau tidak terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku (SAK). Bentuk laporan ini digunakan apabila terdapat keadaan berikut:
Bukti audit yang dibutuhkan telah terkumpul secara mencukupi dan auditor telah menjalankan tugasnya sedemikian rupa, sehingga ia dapaty memastikan kerja lapangan telah ditaati.
Ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja.
Laporan keuangan yang di audit disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan pula secara konsisten pada laporan-laporan sebelumnya. Demikian pula penjelasan yang mencukupi telah disertakan pada catatan kaki dan bagian-bagian lain dari laporan keuangan.
Tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti (no material uncertainties) mengenai perkembangan di masa mendatang yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau dipecahkan secara memuaskan.
b. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (Modified Unqualified Opinion)

Adalah pendapat yang diberikan ketika suatu keadaan tertentu yang tidak berpengaruh langsung terhadap pendapat wajar. Keadaan tertentu dapat terjadi apabila:
Pendapat auditor sebagian didasarkan atas pendapat auditor independen lain.’
Karena belum adanya aturan yang jelas maka laporan keuangan dibuat menyimpang dari SAK.
Laporan dipengaruhi oleh ketidak[pastian peristiwa masa yang akan datang hasilnya belum dapat diperkirakan pada tanggal laporan audit.
Tersapat keraguan yang besar terhadap kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.
Diantara dua periode akuntansi terdapat perubahan yang material dalam penerapan prinsip akuntansi.
Data keuangan tertentu yang diharuskan ada oleh BAPEPAM namun tidak disajikan.
c. Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion)

Adalah pendapat yang diberikan ketika laporan keuangan dikatan wajar dalam hal yang material, tetapi terdapat sesuatu penyimpangan/ kurang lengkap pada pos tertentu, sehingga harus dikecualikan. Dari pengecualian tersebut yang dapat mungkin terjadi, apabila:
Bukti kurang cukup
Adanya pembatasan ruang lingkup
Terdapat penyimpangan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAK).
Menurut SA 508 paragraf 20 (IAI, 2002:508.11), jenis pendapat ini diberikan apabila:
Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan lingkup audit yang material tetapi tidak m,empengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan.
Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berdampak material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Penyimpangan tersebut dapat berupa pengungkapan yang tidak memadai, maupun perubahan dalam prinsip akuntansi.
d. Opini Tidak Wajar (Adverse Opinion)

Adalah pendapat yang diberikan ketika laporan secara keseluruhan ini dapat terjadi apabila auditor harus memberi tyambahan paragraf untuk menjelaskan ketidakwajaran atas laporan keuangan, disertai dengan dampak dari akibat ketidakwajaran tersebut, pada laporan auditnya.
e. Opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of opinion)

Adalah pendapat yang diberikan ketika ruang lingkup pemeriksaan yang dibatasi, sehingga auditor tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan IAI. Pembuatan laporannya auditor harus memberi penjelasan tentang pembatasan ruang lingkup oleh klien yang mengakibatkan auditor tidak memberi pendapat.
Tahap-tahap Opini Audit

Sebelum auditor memberikan pendapat (opininya), seseorang auditor harus melaksanakan tahap-tahap audit. Adapun tahap-tahapnya menurut Arens etal (2008:132) yaitu sebagai berikut:
Perencanaan dan pencanangan pendekatan audit.
Pengujian pengendalian dan transaksi.
Pelaksanaan prosedur analitis dan pengujian terinci atas saldo.
Penyelesaian dan penerbitan laporan audit.

Jenis Pendapat (Opini) Akuntan atas Audit Laporan Keuangan

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (PSA 29 SA Seksi 508), ada lima jenis pendapat akuntan yaitu:
1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion)
Dikatakan pendapat wajar tanpa pengecualian jika laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yangn material, posisi keuangan , hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas telah sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum.

2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku ( Unqualified Opinion with Explanatory Language)
Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan seorang auditor menambahkan penjelasan (bahasa penjelasan lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor. Keadaannya meliputi:
- Pendapat wajar sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain.
- Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan yang luar biasa, laporan keuangan disajikan secara menyimpang dari suatu prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh IAI
- Jika terdapat kondisi dan peristiwa semula menyebabkan auditor yakin tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup entitas namun setelah mempertimbangkan rencana manajemen auditor berkesimpulan bahwa rencana manejemen tersebut dapat secara efektif dilaksakan dan pengunkapan mengenai hal itu telah memadai.
- Di antara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya.

- Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan audit atas laporan keuangan komparatif
- Data keuangan kuartalan tertentu diharuskan oleh Badan Pengawas Pasar Modal namun tidak disajikan atau tidak di review.
- Informasi tambahan yang diharuskan oleh IAI Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah dihilangkan,yang penyajiannya menyimpang jauh dari pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut, dan auditor tidak dapat melengkapi prosedur audit yang berkaitan dengan informasi tersebut, atau auditor tidak dapat menghilangkan keraguan yang besar apakah informasi tambahan tersebut sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh dewan tersebut.
- Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan yang diaudit secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

3. Pendapat wajar dengan pengecualian (Qualified Opinion)
Pendapat ini dinyatakan bila:
- Ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa ia tidak menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan ia berkesimpulan tidak menyatakan tidak memberikan pendapat.
- Auditor yakin, atas dasar auditnya bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di indonesia yang berdampak material dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat yang tidak wajar.
- Jika auditor menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian, ia menjelaskan semua alasan yang menguatkan dalam satu atau lebih paragraf terpisah yang dicantumkan sebelum paragraf pendapat. Ia juga harus mencantumkan bahasa pengecualian yang sesuai dan menunjuk ke paragraf penjelasan di dalam paragraf pendapat. Pendapat wajar dengan pengecualian harus berisi kata kecuali atau pengecualian dalam suatu frasa seperti kecuali untuk atau dengan pengecualian untuk frasa tergantung atas atau dengan pnejelasan berikut ini memiliki makna yang tidak jelas atau tidak cukup kuata oleh karena itu pemakaiannya harus dihindari. Karena catatan atas laporan keuangan merupakan bagian laporan keuangan auditan, kata seperti yang disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, jika dibaca sehubungan dengan catatan 1 mempunyai kemungkinan untuk disalahtafsirkan dan oleh karena itu pemakaiannya dihindari.

4. Pendapat tidak wajar (Adverse Opinion)
Pendapat ini dinyatakan bila menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di indonesia.

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (Disclaimer Opinion)
- Auditor tidak menyatakan pendapat bila ia tidak dapat merumuskan suatu pendapat bilamana ia tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat, laporan auditor harus memberikan semua alasan substantif yang mendukung pernyataan tersebut.
- Auditor tidak melaksanakan audit yang lingkupnya memadai untuk memungkinkannya memberikan pendapat atas laporan keuangan.